Samarinda Fokus Pelayanan Kesehatan Dasar di 2026 Terpenuhi sesuai SPM
KLIKSAMARINDA – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda, Ismid Kusasih, menegaskan bahwa fokus program Dinkes pada 2026 tetap berorientasi pada pemenuhan pelayanan kesehatan dasar sebagai bagian dari kewajiban pemerintah daerah.
Menurut Ismid, Dinas Kesehatan merupakan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) wajib yang bertanggung jawab langsung terhadap pelayanan dasar masyarakat.
Oleh karena itu, seluruh program yang dijalankan akan mengacu pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
“Kalau ditanya program, tentu kami akan berusaha menjalankan seluruh kewajiban pelayanan dasar. Dalam kesehatan, ada 12 SPM yang menjadi amanah dari Kementerian Kesehatan. Itu yang wajib kami penuhi terlebih dahulu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, 12 SPM tersebut mencakup pelayanan kesehatan sepanjang siklus hidup masyarakat. Mulai dari pelayanan ibu hamil dan persalinan, kesehatan bayi dan balita, anak usia sekolah, remaja, hingga pelayanan kesehatan bagi usia lanjut.
Selain itu, SPM juga mencakup penanganan penyakit tidak menular seperti diabetes melitus dan hipertensi, serta penyakit menular seperti tuberkulosis (TBC) dan HIV/AIDS.
SPM terakhir menyasar pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
“SPM itu ibarat kewajiban utama. Kalau dalam ibadah, yang wajib harus diselesaikan dulu. Itu yang menjadi prioritas kami,” katanya.
Di luar SPM, Dinkes Samarinda juga akan menjalankan program-program prioritas nasional yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan.
Beberapa di antaranya adalah penanganan stunting, Cek Kesehatan Gratis (CKG), percepatan penemuan dan penanganan kasus TBC, serta penguatan Universal Health Coverage (UHC).
“UHC ini penting karena menyangkut kewajiban pemerintah dalam menjamin akses layanan kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan,” jelasnya.
Selain itu, Dinkes Samarinda juga akan berperan aktif membantu pemerintah dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dari sisi kesehatan dan keamanan pangan.
“Pada prinsipnya, 2026 kami fokus memastikan seluruh pelayanan kesehatan dasar terpenuhi, sekaligus mendukung program nasional agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Penulis: Harpiah AM
